Politik dan strategi nasional

A.POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Politik diambil dari bahasa Yunani: politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara, adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.
Politik Strategi Nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian) serta penggunaan secara kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional.
Dalam melaksanakan politik nasional maka disusunlah strategi nasional. Misalnya strategi jangka penedek, jangka menengah dan jangka panjang. Strategi Nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran-sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

B.PENYUSUN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Politik dan strategi nasional disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Lembaga – lembaga yang berhak menyusun politik dan strategi nasional yaitu, MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR .

C.POLITIK PEMBANGUNAN NASIONAL DAN MENEJEMEN NASIONAL

1.Pembangunan Nasional
Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
2.Manajemen Nasional
Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah sistem, sehingga lebih tepat jika kita menggunakan istilah “sistem manajemen nasional”. Layaknya sebuah sistem, pembahasannya bersifat komprehensif-strategis-integral.

Secara sederhana, unsur-unsur utama sistem manajemen nasional dalam bidang ketatanegaraan meliputi:
1. Negara sebagai “organisasi kekuasaan”
2. Bangsa Indonesia sebagai unsur “Pemilik Negara”
3. Pemerintah sebagai unsur “Manajer atau Penguasa”
4. Masyarakat adalah unsur “Penunjang dan Pemakai”

D.STRATIFIKASI POLITIK NASIONAL
Stratifikasi politik nasional dalam Negara republik Indonesia adalah sebagai berikut :
1. Tingkat penentu kebijakan puncak
2. Tingkat kebijakan umum
3. Tingkat penentu kebijakan khusus
4. Tingkat penentu kebijakan teknis
5. Tingkat penentu kebijakan di daerah

Contoh Kasus : 

AMERIKA SERIKAT GERAH PRABOWO ADA DI PILPRES INDONESIA

Menurut saya kenapa amerika gerah akan Prabowo menjadi
capres di Indonesia ini karna pihak AS tidak akan bisa menguasai sumber daya
alam di Indonesia bukan karena kasus pembantaian masal. Jadi masalah ini bisa
dibilang politik hitam karena dapat menjatuhkan Capres nomer 1 ini.

Politik dan strategi nasional ( OTONOMI DAERAH )

A. Pengertian Otonomi Daerah
Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti Undang-undang atau aturan. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (Bayu Suryaninrat; 1985).

Beranjak dari rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah pada prinsipnya mempunyai tiga aspek, yaitu :
1. Aspek Hak dan Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

2. Aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya, serta tetap berada dalam satu kerangka pemerintahan nasional.

3. Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai perlimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, juga terutama kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri.
Dengan demikian, bila dikaji lebih jauh isi dan jiwa undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, maka otonomi daerah mempunyai arti bahwa daerah harus mampu Berinisiatif sendiri yaitu harus mampu menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan sendiri. Membuat peraturan sendiri (PERDA) beserta peraturan pelaksanaannya.Menggali sumber-sumber keuangan sendiri.Memiliki alat pelaksana baik personil maupun sarana dan prasarananya.

a. Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah
1. Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah :
– Mencegah pemusatan kekuasaan.
– Terciptanya pemerintahan yang efesien.
– Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing.
2. Tujuan utama otonomi daerah adalah :
– Kesetaraan politik ( political equality ).
– Tanggung jawab daerah ( local accountability ).
– Kesadaran daerah ( local responsiveness )

b. Dampak Otonomi Daerah
1 . Dampak Positif
Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah makapemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokalyang ada di masyarakat.
2. Dampak Negatif
Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagioknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikaNegara dan rakyat seperti korupsi, kolusi dan nepotisme

B. Masyarakat Madani
Istilah masyarakat madani dalam bahasa Inggris dikenal dengan civil society. Civil society dikemukakan oleh Cicero dalam filsafat politiknya dengan istilah societies civilis yang identik dengan negara. Civil society adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri di hadapan penguasa dan negara, memiliki ruang publik (public sphere) dalam mengemukakan pendapat, adanya lembaga – lembaga mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik.

Ciri – ciri Masyarakat Madani
Ciri – ciri utama civil society menurut A.S. Hikam adalah sebagai berikut:

– Kesukarelaan
– Keswasembadaan
– Kemandirian yang tinggi terhadap negara.
– Keterkaitan pada nilai – nilai hukum yang disepakati bersama.
– Kebiasaan berdialog dan bermusyawarah
– Hidup rukun dan toleransi

Contoh kasus otonomi daerah

1. Kewajiban pekerja di instansi dalam mengenakan seragam dinas daerah.
2. Penentuan UMR (upah minimum regional) bagi pekerja swasta yang berbeda.
3. Penertiban pedagang kaki lima yang berbeda.
4. Pengelolaan tempat wisata.
5. Retribusi / Pajak Daerah.
6. Pendidikan penggunaan bahasa daerah dalam pelajaran sekolah.

ketahanan nasional

     Ketahanan Nasional adalah  Kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, Kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Juga secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Tujuan Ketahanan NasionalKetahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteran dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri.

Fungsi Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional mempunyai fungsi sebagai:
(1). Daya tangkal, dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan, ketahanan nasional Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa, dan negara Indonesia dalam aspek: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
(2). Pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat.
(3). Pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja intersektor, antarsektor, dan multidisipliner. Cara kerja ini selanjutnya diterjemahkan dalam RJP yang dibuat oleh pemerintah yang memuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Contoh kasus Ketahanan Nasional

Oktober 2007

Lagu yang sangat mirip “Rasa Sayang” menjadi soundtrack iklan pariwisata Malaysia yang dicurigai diambil dari lagu “Rasa Sayange”. Lagu ini pernah di-upload di situs resmi pariwisata Malaysia, http://www.rasasayang.com.my dan disiarkan oleh televisi-televisi di Malaysia. Klaim ini menuai kecaman hebat dari masyarakat Indonesia hingga DPR. Tapi Malaysia sempat berdalih lagu tersebut sudah terdengar di Kepulauan Nusantara sebelum lahirnya Indonesia. Sehingga tak bisa diklaim sendiri oleh Indonesia. Demikian juga lagu “Indang Bariang” yang merupakan lagu asal daerah Sumatera tersebut.

Asas – Asas Ketahanan Nasional

Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasil, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

Asas kesejahtraan dan keamanan

Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asa dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejateraaan dan keamanan, sesitem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung.

Asas mawas ke dalam dan mawas ke luar

Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemadirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Mawas ke luar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan stategis luar negeri dan menerima kenyataan   adanya   interaksi   dan   ketergantungan   dengan   dunia internasional.

Asas kekeluargaan

Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal hidup dengan asas kekeluargaan ini diakui adanya perbedaan,   dan   kenyataan   real   ini   dikembangkan   secara   serasi   dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat merusak/destruktif.

Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu

Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras   pada   seluruh   aspek   kehidupan   bermasyarakat,   berbangsa   dan bernegara.   Ketahanan   Nasional   mencakup   ketahanan   segenap   aspek kehidupan  bangsa secara utuh, menyeluruh  dan terpadu (komprehensif intergral).

PENDAPAT

Menurut Saya, Ketahanan Nasional ini penting untuk kehidupan bernegara. Oleh karena itu Pentingnya Ketahanan Nasional haruslah dipelajari oleh semua masyarakat dan harus selalu disosialisasi kan agar rakyat Indonesia mendapatkan ilmunya, selain untuk meningkatkan Nasionalsme dan Rasa Cinta Tanah Air, Ketahanan Nasional ini juga berguna untuk negara sebagai pelindung agar negara mempunyai ketahanannya.

Demokrasi Pertemuan pertama

Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, Demos artinya rakyat dan kratein artinya pemerintahan. Jadi, Demokrasi adalah pemerintahan yang dimana semua warga Negaranya memliki Hak serta dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.

Bentuk – Bentuk Demokrasi

1. Demokrasi Langsung

Yaitu demokrasi yang mengikutsertakan rakya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umun Negara atau Undang – Undang. Dalam demokrasi ini rakyat mengeluarkan aspirasinya secara langsung tanpa badan perwakilan.

2. Demokrasi Tak Langsung

Yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui badan perwakilan. Dalam demokrasi ini rakyat tidak secara langsung mengeluarkan aspirasinya,melainkan melalui badan perwakilan.

3. Demokrasi Sistem Parlementer

Yaitu adanya hubungan yang erat antara Badan legislative dengan badan Eksekutif. Kekuasaan Eksekutif diserahkan kepada dewan menteri/cabinet. Dewan menteri/cabinet mempertanggungjawabkan segala kebijakan pemerintahannya kepada parlementer.

4. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber dari falsafah hidup bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila berasal dari sila keempat pancasila.

Gagasan Pokok Demokrasi

            Gagasan pokok Demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam Hubungan Sosial. Terdapat 2 asas pokok demokrasi, yaitu :

Ø  Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, contohnya pemilihan wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil.

Ø  Pengakuan hakikat dan martabat manusia, contohnya ada tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia.

Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi

Ø  Kelebihan Demokrasi : mencegah adanya monopoli, kesetaraan Hakyang membuat masyarakat ikut dalam berpolitil, pemegang kekuasaan yang di pilih menurut suara rakyat.

Ø  Kekurangan Demokrasi : Kepercayaan masyarakat masih minim, Kesetaraan rakyat masih di anggap tidak wajar, pemerintah masih kurang dalam turun tangan untuk masyarakat.

Contoh Kasus Demokrasi di Indonesia

1. Presiden tidak cukup kuat untuk menjalankan kebijakannyaPresiden dipilih langsung oleh rakyat. Ini membuat posisi presiden kuat dalam arti sulit untuk digulingkan. Namun, di parlemen tidak terdapat partai yang dominan, termasuk partai yang mengusung pemerintah. Ditambah lagi peran legislatif yang besar pasca reformasi ini dalam menentukan banyak kebijakan presiden. Dalam memberhentikan menteri misalnya, presiden sulit untuk memberhentikan menteri karena partai yang “mengutus” menteri tersebut akan menarik dukungannya dari pemerintah dan tentunya akan semakin memperlemah pemerintah. Hal ini membuat presiden sulit mengambil langkah kebijakannya dan mudah di-“setir” oleh partai.

Rangkuman BAB 2 Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.

Kedudukan dan Fungsi Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenaran oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari spesifikasinya sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar Negara, berkedudukan sebagai landasan yang adil.
2. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi negara; berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
3. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional; berkedudukan sebagai landasan konsepsional
4. Ketahanan Nasional sebagai konsepsi nasional; berkedudukan sebagai landasan konsepsional.
5. GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional; berkedudukan sebagai landasan operasional.

FUNGSI

Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan.

TUJUAN

Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial“.

Contoh Kasus Wawasan Nusantara

Contohnya : Krisis Multidimensional Indonesia Krisis nilai tukar yang dialami oleh bangsa  Indonesia pada periode Juni 1998, telah membawa akibat yang sungguh  diluar perkiraan siapapun, bahkan tak pula prediksi para ahli. Krisis tersebut, pada kisah lanjutannya berkembang dan meluas mencapai krisis multidimensional; ekonomi, politik, sosial, budaya dan kemudian : identitas bangsa.

TUGAS PKN BAB 1

Kesimpulan HAM

HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran ham di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan / tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia ham di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Salah satu tokoh ham di Indonesia adalah Munir yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat menuju Belanda dari Indonesia.

HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia.

Seperti pada beberapa pasal dan ayat berikut ini :

·         Pasal 27 ayat 1 "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" 

·         Pasal 28 "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang" 

·         Pasal 29 ayat 2 "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" 

·         Pasal 30 ayat 1 "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara" 

·         Pasal 31 ayat 1 "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran" 

Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia,yakni:

1. Undang – Undang Dasar 1945

2. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut :

a. Hak Asasi Pribadi/Personal Rights

b. Hak Asasi Politik/Political Rights

c. Hak Asasi Hukum/Legal Equality Rights

d. Hak Asasi Ekonomi/Property Rigths

e. Hak Asasi Peradilan/Procedural Rights

f. Hak Asasi Sosial Budaya/Social Culture Rights

CONTOH PELANGGARAN HAM DI INDONESIA

1. Peristiwa Trisakti dan Semanggi (1998)

2. Kasus Marsinah (1993)

3. Aksi Bom Bali 2002

4. Peristiwa Tanjung Priok (1984)

5. Pembantaian Rawagede 

6. Tragedi Semanggi I dan II

Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM melalui Pemerintah

1.) Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi

2.) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM

3.) Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara

4.) Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat

Upaya pencegahan pelanggaran HAM melalui Masyarakat

1.) Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan pemerintah

2.) Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok dan golongan dalam masyarakat

3.) Mempelajari, memahami dan menerapkan pentingnya Hak Asasi Manusia dalam kehidupan sehari-hari

4.) Menerapkan pentingnya HAM dalam kehidupan sehari-hari dapat dimulai dari perbuatan yang baik

 M.ARIF RINALDI

1KB08

Biodata

nama gue M.Arif Rinaldi biasa di panggil aldi , tapi anak anak lebih ngenal gua BALAK.

gua lahir di jakarta pas valentine tahun 1998. thanks